Ekonom nilai stimulus tahap II Rp26,34 triliun bantu jaga daya beli

Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stimulus ekonomi tahap II pemerintah sebesar Rp26,34 triliun diperlukan dan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.

Menurut dia, tiga kelompok stimulus berupa bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi memiliki sasaran dan manfaat masing-masing bagi masyarakat.

“Kalau melihat tiga jenis stimulus yang diberikan ini, ya (dampaknya) ke semuanya, ketiga-tiganya memang diperlukan, dan membantu dari sisi daya beli,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan stimulus ekonomi tahap II sebesar Rp26,34 triliun yang mencakup stimulus dan insentif Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.

Faisal menjelaskan bantuan pangan terutama memberikan dukungan kepada masyarakat kelompok bawah, sedangkan insentif transportasi dapat membantu masyarakat kelas menengah, khususnya menengah bawah, dalam melakukan perjalanan.

Untuk stimulus transportasi, ia menilai manfaatnya tetap dirasakan masyarakat meskipun sebagian insentif diberikan dalam periode relatif singkat, antara lain pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Walaupun catatannya bahwa ini hanya diberikan pada masa Nataru, ya pendek berarti waktunya. Tapi kalau dikatakan membantu, ya membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal menilai program magang dan vokasi memiliki karakter lebih produktif dan berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) apabila dapat membantu peserta memasuki dunia kerja.

“Nah lalu yang sifatnya lebih produktif itu adalah bantuan yang vokasi ya, (dan) magang untuk lulusan SMK dan yang di-PHK,” ungkapnya.

Namun, meski ketiga kelompok stimulus tersebut dinilai diperlukan, Faisal mencatat cakupannya masih relatif terbatas, terutama program magang dan vokasi apabila dibandingkan dengan kebutuhan pencari kerja.

Menurut dia, kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, termasuk lulusan pendidikan menengah dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025. Dari angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta orang yang menganggur, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.

Faisal mengatakan dampak program magang dan vokasi terhadap perekonomian dapat semakin besar apabila peserta kemudian memperoleh pekerjaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap daya beli.

“Nah ini kalau berhasil, dan sebetulnya kalau lebih besar bantuannya, nah ini bisa punya multiplier effect karena kalau mereka bisa bekerja, ini akan punya dampak nanti ujung-ujungnya ke daya beli,” ucapnya.

Karena itu, menurut Faisal, pelaksanaan program tersebut perlu disertai upaya penempatan atau penyaluran peserta ke lapangan pekerjaan maupun sektor usaha yang sesuai, baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk penempatan di dalam negeri, ia menilai keterhubungan antara program dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha perlu diperkuat.

“Artinya perlu dipikirkan linkage dengan dunia industri, dunia usaha, gitu. Karena yang mereka butuhkan bukan cuma hanya magangnya, tapi juga bantuan pemerintah untuk menyalurkan ke tempat-tempat kerja yang sesuai,” tutur Faisal.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan evaluasi Program Magang Nasional sebelumnya menunjukkan respons positif dari peserta maupun perusahaan serta berkontribusi membuka akses pengalaman kerja dan memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional tahap II yang menyasar 150 ribu lulusan baru perguruan tinggi.

Anggaran sekitar Rp2,12 triliun disiapkan untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja terdampak PHK agar memperoleh keterampilan untuk memasuki atau kembali ke dunia kerja.

Pemerintah juga menargetkan penyerapan peserta magang ke dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional ditawari bekerja oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang, dan pemerintah berharap serapan alumni program tersebut ke dunia kerja meningkat pada 2026.

Menurut Yassierli, Program Magang Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah memfasilitasi lulusan memasuki dunia industri melalui penguatan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan sekaligus meningkatkan peluang kerja. Pemerintah pada tahun ini menyiapkan kuota sebanyak 150 ribu peserta untuk program tersebut.