Anggota DPR nilai SMK Go Global strategis cetak SDM berdaya saing
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menyambut baik pelaksanaan Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), sebagai langkah strategis pemerintah mencetak sumber daya manusia Indonesia berdaya saing global.
Menurut Haris, dikutip di Jakarta, Selasa, program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi global sekaligus memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Kita ingin semakin banyak anak muda Indonesia yang bekerja di luar negeri bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kompetensinya diakui dunia. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia benar-benar menjadi duta bangsa yang profesional, bermartabat, dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarganya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional,” ujar dia.
Lebih lanjut, Haris menilai kebutuhan tenaga kerja di pasar internasional yang terus meningkat perlu direspons melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan vokasi dan pelatihan terintegrasi dengan kebutuhan industri global.
Menurutnya, lulusan SMK perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional, termasuk kemampuan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta pengalaman kerja yang relevan.
Haris menilai penguatan kompetensi tersebut penting agar pekerja migran Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja berupah rendah, tetapi sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dan mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain.
“Negara wajib memastikan mereka berangkat secara prosedural, terlindungi, dan memperoleh pekerjaan yang layak,” katanya.
Diketahui, program SMK Go Global merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan hingga 500.000 tenaga kerja pada sejumlah sektor prioritas, antara lain kesehatan, pelayanan, manufaktur, transportasi, konstruksi, pertanian, serta pekerjaan berbasis kelautan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta yang terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA/Politeknik dan 16.000 masyarakat umum. Para peserta tersebut akan dipersiapkan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Singapura, Australia, hingga negara-negara di kawasan Eropa.
Haris menilai fokus pada sektor kesehatan dan pelayanan merupakan langkah tepat mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut di berbagai negara tujuan.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari lulusan yang berhasil ditempatkan secara legal dan memperoleh pekerjaan yang layak
